Partai Oposisi dan Kekonsistenan dalam Perbedaan Sikap

(Sumber Gambar: Batamtoday.com)

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Ekonomi dan Keuangan, Dr., Ir., H. Taufik Kurniawan, M.M. dalam keterangan persnya di laman resmi Facebook DPR RI (1/3/2017) menyatakan bahwa DPR RI mengapresiasi kinerja ekonomi pemerintah. Berdasarkan laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 yang disampaikan Kementerian Keuangan, DPR melihat pemerintah mampu mencapai target APBN sebesar 5% dari target 5.2% yang harus dicapai. Meksipun gejolak ekonomi global masih fluktuatif, namun perekonomian nasional masih terlihat stabil. Hal itu dibuktikan dengan nilai tukar rupiah rata-rata yang menguat sebesar Rp. 13.307 per dollar AS. Taufik Kurniawan yang juga kader Partai Amanat Nasional (PAN) menambahkan bahwa kita mampu merealisasikan belanja negara sebesar Rp. 1.859,5 triliun atau sekitar 89,3 persen.

Sementara itu di lain pihak, Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan (F-Gerindra) mengatakan bahwa pertumbuhan domestik masih diwarnai tren perlambatan dan kualitas pertumbuhan yang belum membaik. Meskipun sudah mencapai 5 persen, namun target pertumbuhan dalam APBN 2016 yang dipatok 5.2 persen tidak tercapai.  Selain itu Heri Gunawan juga mempersoalkan penyerapan tenaga kerja yang belum maksimal. Menurut data Bappenas 2016, pertumbuhan 1 persen hanya mampu menyerap 110.000 tenaga kerja. Menurut Heri Gunawan angka tersebut menunjukkan penurunan dibanding 5 tahun lalu yang mencapai 225.000 serapan tenaga kerja.

Perbedaan sikap yang diperlihatkan antar anggota DPR dalam menilai pemerintah sampai saat ini masih saja terjadi. Perbedaan pendapat memang menjadi suatu hal yang wajar terjadi dalam politik, dimana satu pihak memposisikan diri sebagai partai pendukung pemerintah, sedangkan yang satu lagi bertindak sebagai oposisi. Bahkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pernah melakukan hal yang berbeda dari biasanya. Partai yang merupakan pemenang pemilihan legislatif  2014, yang presidennya juga merupakan kader PDIP justru pernah mengkritik Jokowi ketika Jokowi tidak melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri dan lebih memilih Badrodin Haiti. Lama menjadi oposisi di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono membuat kebiasaan mengkritik pemerintah tidak hilang meskipun sudah menjadi partai pemenang.

Kini di era pemerintahan Jokowi, pengkotak-kotakan antara partai pendukung pemerintah yang terdiri dari PDIP, Nasdem, Hanura, PKB, PPP, – disusul PAN, dan Golkar yang baru bergabung – dan partai di luar pemerintah seperti Gerindra, PKS, dan Partai Demokrat masih terus terjadi. Terutama Partai Gerindra yang sejak dari awal konsisten menjadi penyeimbang. Partai Gerindra dan partai di luar pemerintah lainnya akan terus berseberangan dengan pemerintah. Apapun prestasi yang telah dicapai oleh pemerintah, sang oposisi akan selalu menganggap itu adalah sebuah kegagalan atau suatu keberhasilan yang biasa saja. Biarlah kini rakyat yang menilai, mana yang harus diapresiasi dan mana yang bukan prestasi?

Cimanggis, 3 Januari 2017